Jumat, 26 Maret 2010

Mengelabui AntiVirus,,

uda kenal kali yah yang namanya AVG, Avira,SMADAV, dan teman sejawatnya??

Saat kita menggunakan komputer, banyak hal yang bisa mengejutkan kita. Pernah engga, saat kita mengetik di MS.Word tiba-tiba huruf-huruf yang kita ketikkan tiba-tiba rontok semua?
Atau yang akhir-akhir ini ngetren, serangan virus yang dikenal sebagai virus lokal “brontok”,”rontok bro”, dsb. emang ga tau kenapa yang namanya virus tu cepet banget terkenalnya… PAda jaman dahulu kala (disaat gue belon lahir kali yee..), yang namanya virus tu bisa dikelompokin jadi tiga gerombolan (ga tau ya sekarang jadi ude kompleks, tapi secara garis besar sih masih sama).
1. Virus BootSector. Ni virus juga nyebelin, waktu gue pertama kali make komputer, virus ini ngetren banget. Padahal dulu masih pake disket yang segede gaban, mana keplek-keplek lagi, bisa buat kipasan. Si virus kuno ini nyerang boot sector media penyimpanan (ex. hardisk, disket, dsb.) menular hanya jika disk punya sistem operasi yang dipake buat booting. Tapi seiring berjalannya waktu, virus ni ga berkembang. Malah beberapa pihak bilang udah mati, karena medianya penularannya terproteksi dengan baik (jadi virusnya kayak dikebiri aja).

2. Virus partisi. Pernah denger nama Michaelangelo (maap kalo salah tulis)? ini virus partisi yang terkenal, keren dah. Virus jenis ini menyerang partisi hardisk. wah kalo udah gini kadang susah ngebersihinnya.cara kerjanya rumit, tapi TOP BGT dah. Cuman kalo ngapusnya gampang, asal ada backup partisi. Resikonya data hilang semua, hix….



3. Virus File. Nah kalo yang ini perkembangannya pesat banget, malahan udah bermutasi menjadi beberapa spesies baru, kayak virus email, macro, dsb. kebanyakan virus modern saat ini berwujud virus file. Dulu sih cuman nyerang file aja, tapi kalo sekarang udah bisa mutasi jadi cacing jadi-jadian (worm+virus jadi satu). Inilah yang paling menakutkan, karena menurut penelitian yang saya lakukan, semua antivirus, walaupun dilengkapi dengan fasilitas heuristik, bloodhound, atau apapun itu kek (yang pake artificial intelligence buat deteksi virus yang belum dikenal), virus yang berdiri sendiri (tanpa menginfeksi file lain) akan dianggap sebagai program biasa kemudian dapat tereksekusi dengan baik bila virus itu belum dikenali antivirus.

metode terakhir diataslah yang digunakan oleh si kurang ajar jenis brontok dkk. Kira-kira 6 tahun lalu saya pernah mencoba membuat sebuah program yang bisa menginfeksi komputer dan memformat hardisknya sebanyak 80 track awal dimulai dari track pertama. Hasilnya WOW ! komputer tidak bisa digunakan. Dulu sih masih jamannya BEjat, jadi tiap ke warnet, terus lemot, udah deh program itu diinfeksiin ke komputer warnet, dalam 4 kali booting maka hancurlah hardisknya. Udah di uji coba ke komputer-komputer yang diinstall berbagai antivirus, mulai dari norton, Mc.Afee, ampe PC-Cillin tetep aja lolos juga. Bahkan mpe sekarang (ude 6 tahun juga antivirus ga pinter-pinter, makin bego aja) tetep aja ga kedeteksi ama heuristiknya.
(sekarang malah lebih parah, ide itu dipake buat virus sejenis brontok malah sukses besar)

 Jadi kalo mau buat virus, buat aja program independen, terus lengkapi dengan kemampuan menginfeksi dan lain-lainnya. GA Kedeteksi dah !!!sumber



Selasa, 23 Maret 2010

Menelisik Perjalanan Intelijen di Indonesia.


tiada lelah dan tiada henti, itu kata yang menurut saya menggambarkan tentang istilah "intelijen", yah, intelijen sudah kita kenal dari zaman dahulu, salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan darui sebuah kemajuan suatu bangsa,,,

Perkembangan lembaga intelijen Indonesia di masa lalu dapat dibagi dalam dua babak penting, yakni babak intelijen perjuangan dan babak intelijen pembangunan (Wirawan, 2005). Dari istilah yang digunakan, sudah dapat dibayangkan bahwa babak intelijen perjuangan terjadi di masa-masa perang revolusi kemerdekaan dan beberapa saat setelah kekuatan kolonial meninggalkan Indonesia.

Tulisan ini dimuat dalam “Komisi I: Senjata, Satelit dan Diplomasi”.

Adalah Kolonel Zulkifli Lubis, seorang perwira militer alumni Pembela Tanah Air (PETA) bentukan Jepang, yang mengawali babak intelijen perjuangan ini. Zulkifli Lubis memimpin Badan Istimewa (BI) yang didirikan bulan September 1945 dengan tugas mengumpulkan sebanyak mungkin informasi menjelang kedatangan pasukan Belanda setelah Perang Dunia II berakhir. Wilayah negara yang begitu luas dan kemampuan mobilisasi yang masih amat terbatas, memaksa BI untuk sementara hanya beroperasi di Pulau Jawa. Tingkat pengalaman dan koordinasi yang rendah dari seluruh operasi intelijen di masa itu pun membuat keputusan politik pemerintah yang didasarkan pada laporan-laporan intelijen menjadi tidak optimal.

Walaupun menandatangani seluruh dokumen otorisasi laporan BI, namun Presiden Sukarno bisa dikatakan tidak memiliki kendali penuh atas operasi intelijen BI. Ia juga tidak dapat mengontrol operasi intelijen yang dilakukan kelompok militer yang memandang kegiatan intelijen sebagai bagian dari tugas mereka sebagai satuan tempur nasional. Intinya, koordinasi operasi intelijen di masa itu kacau.

Kondisi ini memaksa pemerintah beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 7 Mei 1946, mendirikan sebuah lembaga intelijen baru yang diberi nama Badan Kerahasian Negara (Brani) sebagai payung besar bagi berbagai operasi intelijen yang dilakukan satuan-satuan intelijen di seluruh Pulau Jawa. Seperti BI, Brani juga dipimpin Zulkifli Lubis. Walau telah diberi mandat sedemikian besar, namun pada praktiknya Brani pun terlibat dalam pertarungan kepentingan. Kali ini yang dihadapi Zulkifli adalah Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin yang juga membentuk lembaga intelijen di departemen yang dipimpinnya. Menyusul Brani, juga dibentuk Lembaga Pertahanan B yang dimaksudkan sebagai alat tanding untuk menghadapi pengaruh pihak sipil atas lembaga intelijen di tingkat nasional.

Pekerjaan Zulkifli Lubis terbilang berat. Selain menghadapi Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin yang mewakili kelompok sipil, dia juga harus bersitegang dengan kelompok militer yang masih ingin mendominasi operasi intelijen nasional. Fragmentasi ideologi politik kanan-tengah-kiri ketika itu ikut mempengaruhi perebutan pengaruh baik di tingkat elit lembaga intelijen maupun di saat operasi intelijen tengah berlangsung di lapangan. Kelompok militer yang “kanan” mengandaikan bahwa mereka berhadapan dengan koalisi kelompok “tengah” yang dipimpin Zulkifli Lubis dan kelompok “kiri” yang dimotori Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin.

Namun sesungguhnya, dua kelompok terakhir pun memiliki rivalitas yang tak mudah untuk dipadamkan. Pada episode selanjutnya, Brani dibubarkan dan Departemen Pertahanan membentuk lembaga intelijen Bagian V sebagai organisasi yang mengoordinir semua operasi intelijen di tingkat nasional. Kolonel TB Simatupang yang memimpin Angkatan Perang ketika itu juga mengambil inisiatif membentuk Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Pembentukan lembaga ini memperlihatkan pandangan kelompok militer yang tetap ingin terlibat dalam pengambilan keputusan politik tingkat nasional. Keadaan tak menentu ini terus berlangsung dan cenderung parah di saat Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer.

Hiruk-pikuk rivalitas dan perebutan pengaruh di panggung intelijen nasional sedikit dapat diredakan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 1 Juli 1959, yang berarti menjadikan dirinya sebagai pemain utama di atas panggung politik nasional. Sebuah lembaga intelijen bernama Badan Koordinasi Intelijen (BKI) sempat dibentuk walau tak berumur panjang karena kesulitan koordinasi dengan kubu militer. Tanggal 10 November 1959, Badan Intelijen Pusat (BIP) didirikan dengan kewenangan mengkoordinir lembaga intelijen lainnya, termasuk yang dikuasai oleh korps loreng. BIP bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Sukarno yang memberikan dukungan dana dalam jumlah besar untuk lembaga ini. Presiden Sukarno menunjuk orang kepercayaannya, Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, untuk memimpin lembaga ini. Tetapi BPI dan karier Subandrio di dunia intelijen berakhir bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Sukarno delapan tahun kemudian.

Melanjutkan BIP, Pangkopkamtib Jenderal Soeharto yang kemudian menggantikan Presiden Sukarno mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) pada bulan Agustus 1966. Inilah tonggak babak intelijen pembangunan, dimana rivalitas politik yang diperkirakan mengancam kewibawaan pemerintahan Orde Baru difatwakan sebagai sesuatu yang haram.

Dipimpin Letnan Jenderal Yoga Sugama, salah seorang kepercayaan Soeharto, KIN bertanggung jawab langsung kepada Pangkopkamtib. Yang juga menjadi tugas lain KIN adalah membersihkan elemen pendukung rezim Sukarno, termasuk anggota dan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Bulan Mei 1967, KIN berubah nama menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dengan tugas utama mengumpulkan informasi dari luar negeri (intelligence gathering) dan operasi kontra spionase (counter espionage). Sementara itu fungsi pengawasan dalam negeri dijalankan oleh Satuan Khusus Intelijen atau Satsus Intel (Wirawan, 2005).

Karakter lembaga intelijen di masa awal Orde Baru ini disesuaikan dengan desain politik yang dikembangkan pemerintahan Soeharto yang menitikberatkan dan memprioritaskan stabilitas nasional. Pemerintah percaya hanya dengan stabilitas nasional proses pembangunan ekonomi nasional dapat dijalankan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi juga disandarkan pada pendekatan ini. Stabilitas nasional sebagai doktrin utama diartikan sebagai keadaan tanpa perbedaan pandangan politik dan oposisi. Untuk mendukung ideologi pembangunan ini, berbagai lembaga intelijen di era Orde Baru dibekali kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penangkapan terhadap pihak dan kelompok yang dipandang dapat membahayakan dan mensabotase program pembangunan nasional.

Era 1970-an adalah saat dimana pemerintahan Orde Baru berhasil mematangkan konsolidasi politik. Di masa itulah Presiden Soeharto memberikan tongkat kepemimpinan lembaga intelijen kepada Letnan Jenderal Sutopo Yuwono. Dan di luar itu, masih ada sejumlah lembaga yang juga memiliki peran dan kewenangan yang sama dengan Bakin. Sebut saja, Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) dan Kepala Sosial Politik Daerah (Kasospolda) dari jalur militer dan sipil yang dalam hal ini dimotori Departemen Dalam Negeri.

Namun konsolidasi politik yang terbilang matang di era 1970-an tidak secara otomatis melenyapkan tradisi rivalitas di lembaga intelijen. Pertarungan elit lembaga intelijen, seperti yang terjadi antara Sutopo Yuwono dan Ali Moertopo, yang juga merupakan orang kepercayaan Presiden Soeharto, telah melahirkan krisis politik di dalam negeri yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Malari 1974. Peristiwa ini telah mencoreng wajah stabilitas nasional Indonesia yang tengah menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang diperkirakan akan membawa aliran modal investasi dalam jumlah yang tak sedikit. Kisruh di tingkat elit itu pada akhirnya mengembalikan Yoga Sugama ke komunitas intelijen untuk menggantikan Sutopo Yuwono.

Wirawan mencatat bahwa di akhir 1980-an pemerintahan Orde Baru berniat mengubah watak dan karakter lembaga intelijen nasional. Kopkamtib yang kaku dan cenderung menggunakan pendekatan represif hendak digantikan dengan sebuah lembaga intelijen baru yang didesain lebih fleksibel dan mengedepankan pendekatan persuasif. Lembaga baru ini adalah Badan Koordinasi dan Stabilisasi Nasional (Bakorstanas), dibentuk tahun 1988 dan dipimpin Jenderal Try Sutrisno. Namun keinginan untuk mengubah watak dan karakter lembaga intelijen tampaknya masih sulit untuk dilakukan oleh Bakorstanas. Setidaknya, dari nama lembaga tersebut sudah terbayangkan bahwa pendekatan utama yang digunakannya dalam operasi intelijen adalah pendekatan keamanan untuk menciptakan stabilitas nasional. Selain itu, pada praktiknya lembaga ini juga menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga intelijen lain yang juga kaku dan menggunakan pendekatan represif, seperti Bakin dan Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI yang dipimpin Jenderal LB Moerdani, juga lembaga intelijen yang ada di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.

Secara singkat, babak intelijen pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintahan Orde Baru mengandaikan bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan syarat mutlak dan pintu masuk tunggal untuk mencapai pembangunan nasional dan, pada gilirannya, mensejahterakan rakyat. Stabilitas nasional ini juga dipandang sebagai resep jitu yang dapat menekan berbagai suara sumbang yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.

Pada bagian lain, bagi kelompok masyarakat sipil, model pendekatan pembangunan ini dikecam karena karakter kaku dan represifnya telah memakan banyak korban, korban-korban yang atas nama pembangunan justru terpinggirkan dan termiskinkan, dan ironisnya tidak dapat berkata apa-apa.

sumber : http://teguhtimur.com/2009/10/26/intelijen-indonesia-dari-masa-ke-masa/




Cyber Warfare


Oleh: Kol Lek Noor Pramadi, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

Jaringan Internet adalah jalinan/rangkaian berjuta-juta komputer yang terhubung dalam satu sistem komunikasi, dengan demikian sistem internet  ini adalah sistem yang bersifat global/mendunia dan tidak mengenal batas wilayah dan Negara.   Suatu saat  yang tidak terlalu lama lagi kebutuhan masyarakat terhadap internet sebagaimana kebutuhan masyarakat terhadap BBM, listrik, angkutan, dan sembako serta kebutuhan pokok masyarakat lainnya.   Dengan demikian kebutuhan terhadap layanan internet akan menjadi suatu kebutuhan pokok sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, oleh karena itu pemerintah seharusnya berkepentingan dan perlu melindunginya.
Sejarah Internet
Internet pertama kali berkembang pada tahun 1969 melalui Proyek APRANET (Advanced Research Project Agency Network).   Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuktikan/mendemonstrasikan bahwa dengan Hardware dan Software berbasis Unix kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan kabel telepon.  Proyek ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal TCP/IP.    Pada awalnya, Internet dipakai pertama kali untuk keperluan militer, namun dengan semakin pesat perkembangannya terlebih setelah ditemukannya aplikasi WWW (World Wide Web) perkembangan internet dunia semakin maju.
Internet tidak lagi hanya menjadi monopoli militer dan akademis semata, namun sudah meluas ke segala kalangan masyarakat hingga sekarang.
Di Era Modern awal abad 21 (1990-an), ekspansi besar-besaran internet dilakukan. Jarak antara bagian dunia yang satu dengan yang lain semakin menyempit, terlebih dengan telah digunakannya fiber optic secara global.   Kita dapat memperoleh informasi bahkan lebih cepat daripada berita di televisi.    Mudahnya memperoleh informasi dan kemudahan mengakses internet ini berpengaruh secara luas bagi perkembangan baik ilmu pengetahuan maupun peradaban.
Pengguna internet
Kemajuan yang pesat dibidang informasi sejalan dengan perkembangan teknologi pendukungnya.   Perubahan wajah website/web page yang dahulu sangat sederhana dan hanya berbasis HTML kini semakin interaktif dan atraktif dengan dukungan berbagai bahasa pemrograman berbasis web yang dapat berinteraksi dengan baik dengan HTML.   Tentunya kita sanagat mengenal PHP, ASP, VBNet, MySQL, Oracle dll yang semuanya menjadi pelopor perkembangan internet dunia kearah yang lebih baik.    Dengan perkembangan internet dunia yang begitu pesat telah merubah pula kebudayaan.   Orang-orang tak perlu lagi harus bersabar menunggu korannya datang kerumah karena sekarang ada e-paper. Bahkan untuk membeli peralatan rumah tanggapun sekarang dapat dilakukan sambil duduk. Kita memang harus bersyukur dengan perkembangan informasi yang begitu cepat.
Internet telah digunakan di bidang pendidikan, bisnis dan perdagangan, perkantoran, pemerintahan, pertahanan, kepolisian, kesehatan, industri, dan  hampir  tidak ada bidang kehidupan masyarakat saat ini yang tidak memanfaatkan fasilitas internet.    Semakin maju suatu Negara, maka semakin banyak bidang dan warganya yang memanfaakan fasilitas internet.   Gangguan yang terjadi dalam sistem internet akan melemahkan sendi-sendi kehidupan suatu negara karena internet telah digunakan oleh seluruh bidang kehidupan masyarakat, terlepas gangguan tersebut karena bencana alam atau gangguan oleh ulah manusia/perorangan atau ulah korporasi/negara.
Cyber Warfare
Cyber warfare, (juga dikenal sebagai cyberwar dan Cyberwarfare), adalah perang dengan menggunakan jaringan komputer dan Internet di dunia maya (cyber space) dalam bentuk pertahanan dan penyerangan informasi.    Cyber warfare juga dikenal sebagai perang cyber mengacu pada penggunaan world wide web dan komputer untuk melakukan perang di dunia maya.   Walaupun terkadang relatif minimal dan ringan,  sejauh ini perang cyber berpotensi menyebabkan kehilangan secara serius dalam sistem data dan informasi, kegiatan militer dan gangguan layanan lainnya, cyber warfare berarti dapat menimbulkan seperti risiko bencana di seluruh dunia.
Cyber Warfare menurut para pengamat computer global telah dimulai pada tahun 1991, namun sifatnya masih terbatas.    Pada akhir-akhir ini taktik penyerangan melalui cyber telah berkembang terus dengan skala yang semakin besar.   Dibawah ini terlihat kronologis kejadian cyber warfare yang terjadi diberbagai negara sampai dengan Januari 2010.
  • Pada tahun 1991, seseorang di angkatan udara melaporkan adanya virus komputer yang bernama AF/91,  virus tersebut diciptakan dan telah terinstal pada chip printer dan membuat jalan ke Irak melalui Amman, Yordania.   Tugasnya adalah untuk membuat kerusakan senjata anti-pesawat Irak.
  • Pada tahun 1998, agar AS dan NATO sukses mengebom target Serbia di Kosovo, Amerika Serikat perlu mengelabui dan mengganggu sistem pertahanan udara Serbia dan Serbia Air Traffic Controller.     AS sukses dengan baik mencapai tujuannya, sehingga ada kekhawatiran AS melanjutkan atau meningkat seranganya.    Namun ternyata AS tidak ingin kembali ke Serbia lebih lanjut karena takut akan merusak sasaran sipil.
  • Amerika Serikat telah diserang (09/1999) dari jaringan komputer yang terletak di Cina dan Rusia.
  • Pada tahun 2007, pemerintah Amerika Serikat mengalami “suatu spionase Pearl Harbor” di mana “kekuatan asing yang tidak diketahui  masuk ke semua badan teknologi tinggi, semua lembaga militer, dan me-download informasi/data sampai dengan terabyte.”
  • Pada 17 Mei 2007 Estonia mendapat serangan cyber,  Parlemen, kementerian, bank, dan media Estonia menjadi sasaran.
  • Pada 14 Desember 2007, website KPU Pusat Kirgiz itu dirusak selama pemilihan.   Pesan yang ditinggalkan di website terbaca “Situs ini telah di-hacked oleh Dream of Estonia organisasi”.   Selama kampanye pemilu dan kerusuhan sebelum pemilu, ada kasus Denial of Service serangan terhadap ISP Kirgiz.
  • Situs Georgia dan Azerbaijan diserang oleh hacker selama Perang Ossetia Selatan 2008. Akhir pekan (20/7/2008) website pemerintah Georgia lumpuh oleh serangan distributed denial of service (DDoS).   Situs resmi presiden Georgia, Mikheil Saakashvili, diserang pada hari Sabtu dan Minggu.   Serangan itu diketahui pada Sabtu pagi dan kemudian berlanjut sampai hari Minggu.   Para pengamat keamanan internet Georgia belum bisa memastikan sumber serangan tersebut, namun bukti awal merujuk kepada negara tetangga mereka yaitu Rusia.   Salah satu pengamat, Jose Nazario, melaporkan salah satu pesan dalam paket data yang dikirim secara besar-besaran itu terbaca sebagai “win+love+in+Russia”, software pengontrol botnet yang digunakan dalam penyerangan itu dikaitkan dengan botnet milik Rusia.
  • Pada 28 Maret 2009, sebuah jaringan mata-mata cyber, dijuluki GhostNet, terutama dengan menggunakan server berbasis di Cina telah menyadap dokumen rahasia dari pemerintah dan organisasi swasta di 103 negara, termasuk komputer dari Tibet di pengasingan, tetapi Cina menyangkal klaim tersebut.
  • Pada Juli 2009, ada serangkaian serangan besar cyber yang terkoordinasi terhadap pemerintah, media massa, dan situs keuangan di Korea Selatan dan Amerika Serikat.    Minggu yang buruk untuk Korea Selatan, karena adanya serangan cyber, yang dipercaya berasal dari 16 negara yang berbeda.   Hal tersebut disampiakan oleh agen mata-mata Seoul, Jumat (10/7/2009) ini, seperti yang dilansir dari Ciol.com.  Menurut National Intelligence Service (NIS), serangan diketahui dari hasil pelacakan 86 alamat protocol Internet dari 16 negara, termasuk United States, Jepang dan China.    Sementara pihak Korea Utara, memberikan konfirmasi dari NIS bahwa Korea Utara tidak termasuk dalam 16 negara yang telah menyerang Korea Selatan.     Sedangkan menurut agen mata-mata Korea Selatan, yang dilansir dari Ciol.com, terungkap bahwa komite parlement percaya bahwa komunis Utara atau simpatisannya mungkin yang berada di balik cyber attack website pemerintah Korea Selatan.
  • Situs-situs jaringan sosial terkemuka seperti Twitter, Facebook, dan Livejournal lumpuh selama beberapa jam, Kamis (6/8/2009), akibat serangan DDoS (distributeed denial of sevice). Serangan ini dilakukan “zombie-zombie internet” atau disebut botnet yang selama ini sudah menginfeksi ribuan bahkan mungkin jutaan komputer pribadi dan kantor di seluruh dunia.   Pelaku serangan telah memerintah botnet-botnet yang dipeliharanya secara diam-diam untuk membanjiri akses ke situs-situs tersebut secara serentak.  Akibatnya, tak kurang dari 300 juta pengguna Twitter, Facebook, dan Livejournal tidak dapat mengakses akibat trafik yang terlalu tinggi bahkan membuat server down.
Twitter mengalami kelumpuhan sekitar tiga jam akibat serangan yang terjadi sejak pukul 23.00 WIB. Selama tiga jam itu, sekitar 35 juta pengguna Twitter tak dapat mengirim pesan apapun.    Facebook melaporkan gangguan yang sama dialami sekitar 250 juta pengguna. Sedangkan Livejournal melaporkan gangguan pada 21 juta penggunanya.    “Ini benar-benar serangan yang sangat mematikan,” ujar Stephen Tanase, analis senior dari Kaspersky seperti dikutip dari USA Today.  Tidak ada serangan sebesar itu yang terjadi lagi sejak Februari 2000.   Saat itu, seorang bocah berusia 15 tahun yang menamakan dirinya Mafiaboy memerintahkan botnet-botnet untuk melumpuhkan Yahoo, eBay, Amazon, Etrade, ZDnet, dan CNN.
  • Pada bulan Desember 2009, sebuah serangan cyber, disebut Operasi Aurora, diluncurkan dari Cina terhadap Google dan lebih dari 20 perusahaan lain.
  • Mesin pencari tersohor di China, Baidu.com dibobol pada 12 Januari 2010 lalu.      Baidu.com tidak bisa beroperasi selama beberapa jam dan para pengunjung di re-direct ke sebuah situs lain.   Sebuah grup yang menamakan dirinya ‘Iranian Cyber Army’ mengklaim merekalah yang bertanggung jawab terhadap aksi itu.

Jika diperhatikan fakta data diatas menunjukkan trend bahwa cyber warfare meskipun telah dimulai pada tahun 1991,  namun intensitasnya meningkat secara dramatis sejak 2007-2010 ini.    Kondisi ini menunjukka era cyber warfare sudah dimulai, apakah kita menunggu sistem internet kita berhenti karena diserang.
Mandala Perang Baru “Cyber Warfare”
Kenyataan bahwa cyber warfare menjadi mandala perang baru sudah didepan kita semua.    Penyerangan secara terbatas telah terjadi berkali-kali oleh beberapa negara, kondisi ini dapat  juga diasumsikan sebagai uji coba, namun peperangan yang sesungguhnya dan jauh lebih besar telah dipersiapkan.   Daftar trend ancaman serangan cyber disajikan dalam urutan kecanggihan, dan sesuai dengan urutan kronologis kejadian pada  jaringan komputer yang digunakan antara tahun 1990-an sampai 2008.
  • Internet social engineering attacks.
  • Network sniffers.
  • Packet spoofing.
  • Hijacking sessions.
  • Automated probes and scans.
  • GUI intruder tools.
  • Automated widespread attacks.
  • Widespread denial-of-service attacks.
  • Executable code attacks (against browsers).
  • Techniques to analyse code with Vulnerabilities without source.
  • Widespread attacks on DNS infrastructure.
  • Widespread attacks using NNTP to distribute attack.
  • “Stealth” and other advanced scanning techniques.
  • Windows-based remote controllable Trojans (Back Orifice).
  • Email propagation of malicious code.
  • Wide-scale Trojan distribution.
  • Distributed attack tools.
  • Distributed denial of service (DDoS) attacks.
  • Targeting of specific users.
  • Anti-forensic techniques
  • Wide-scale use of worms.
  • Sophisticated command and control attacks.
Trend ancaman serangan cyber akan berkembang terus sesuai perkembangan teknologi informasi, oleh karenanya perlu melakukan riset terus-menerus untuk mampu mengatasi berbagai teknik, taktik dan, strategi penyerangan cyber yang akan terus berkembang.
Menghadapi “Cyber Warfare”
Sistem internet secara strategis bersifat sangat rentan terhadap gangguan/serangan, namun merupakan investasi yang menarik (high return) dan diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan, sangat sulit mempertahankan diri dari serangan/gangguan (perlu persiapan, kewaspadaan dan pertahanan berlapis), penyerangan dapat dilakukan dari negara ketiga/lain, dan dapat dilakukan oleh non-state aktor.   Adapun taktik dan strategi yang digunakan dapat berupa sp
Menghadapi era Cyber Warfare yang sudah didepan mata, maka tidak tepat jika pemerintah melepas begitu saja kepada kemampuan mekanisme pasar, namun pemerintah perlu memikirkan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk melindungi pengguna internet dalam negeri.    Infrastruktur berupa fasilitas komputer super, media broadband dan sumber daya manusia yang mumpuni perlu disiapkan oleh pemerintah, jika tidak ingin sistem internet dan ethernet nasional dikacaukan oleh pihak lain pada suatu saat.  Cyber warfare tidak hanya terbatas pada kelompok orang berseragam (militer), cyber warfare  bisa dalam bentuk kecil dalam suatu negara atau antarnegara.  Di sinilah perlunya awareness nasional harus disebarluaskan dan ditumbuhkan.
US sebagai negara yang memiliki kemampuan finansial dan menguasai teknologi tinggi, telah mempersiapkan diri menghadapi  cyber warfare dengan membangun (infrastruktur) dalam jumlah banyak komputer super berkemampuan sangat tinggi, media braodband (fiber optic, satelit) dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM berkualitas).    Mungkin US dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan kemampuan.   Hasil test terakhir lima besar komputer super berkemampuan sangat  tinggi dengan Rmax dan Rpeak yang dinilai dengan ukuran Tera Flops/ 1012 Flops (FLoating point Operations Per Second), nomor 1 sampai 3 diduduki komputer US.     Power data diukur dalam KW untuk seluruh sistem.


Yang Bingung Untuk Mencari Kuliah ...(Akademi Imigrasi)

kemarin info tentang kedinasan baru Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran(STIP), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,,.
kali ini akan dijelaskan sedikit tentang Akademi Imigrasi,,cekidot^


Buat teman-teman yang masih kebingungan dengan alternative kuliah nantinya atau merasa perkuliahan sekarang masih kurang yang diinginkan, ini adalah beberapa informasi tentang Akademi Ilmu Imigrasi yang info nya saya dapatkan dari berbagai sumber karena system seleksi yang kurang terbuka bagi umum layaknya sekolah tinggi kedinasan lain.

Akademi Imigrasi (AIM) adalah pendidikan kedinasan yang bernaung dibawah Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia RI. AIM bertujuan mencetak kader pimpinan di lingkungan Ditjen imigrasi dan Depkumham masa depan dimana lulusannya kelak akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dan atau di perwakilan imigrasi di luar negeri. Pembentukan akademi ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, nomor:M.08-DL.01-05 tahun 2000 tentang Pedoman Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan pada Akademi Imigrasi. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa dalam proses pendidikan di AIM terdapat tiga bagian pendidikan, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Pengajaran di AlM adalah upaya pendidikan yang berbentuk kuliah, ceramah dan instruksi di kelas dengan tujuan untuk memperoleh, memperdalam dan memperluas ilmu dan pengetahuan akademis dalam pembentukan kepribadian taruna AIM dengan titik berat pada aspek kecerdasan dan kemampuan intelektual.

Pelatihan bertujuan membentuk taruna agar memiliki kemampuan dan penguasaan pengetahuan tentang keimigrasian, dengan dilandasi kepribadian dan kepemimpinan yang tangguh, dengan titik berat pada aspek keterampilan yang mengacu pada profesionalisme.

Bagi lulusan AIM yang telah di wisuda akan mendapat Brevet Pejabat Imigrasi (PI) dan langsung mengikuti Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri di Cisarua, Bogor.

Lama pendidikan

Pendidikan dilaksanakan selama tiga tahun yang diawali Pendidikan Dasar Kesamaptaan dibawah pengawasan Korps Marinir dan atau Korps Brimob (tiga tahun terakhir dilakukan secara bergantian di Bumi Marinir Cilandak dan Pusat Brimob Kelapa Dua ), yang dilanjutkan dengan masa BASIS, yaitu Persiapan dan Pengenalan Kehidupan Taruna kepada calon taruna di Ksatrian AIM-Pusdiklat Depkum & HAM RI selama tiga bulan.

Praktek kerja

Praktek dilaksanakan dalam tiga tahap:

Tahap I: Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) yang dilakukan pada akhir semester 2.

Tahap II: Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada akhir semester 4.

Tahap III: Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada akhir semester 6.

Penerimaan

Ujian penerimaan dilakukan dengan menggunakan sistem gugur yang meliputi tes kelengkapan administrasi dan tinggi badan, tes kesehatan dan jasmani (samapta), psikotes, tes skolastik/akademik, wawancara, dan pantukhir (pemantauan terakhir).

Lokasi

Lokasi Kampus AIM atau yang biasa disebut Ksatrian AIM terletak di Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM (BPSDM) Depkumham RI di Jalan Raya Gandul, Cinere-Kotif Depok, Jawa Barat.

Fasilitas pendidikan

Setiap taruna AIM diberi fasilitas asrama dan seluruh perlengkapan dan atribut taruna, meliputi seragam PDO (kakaian dinas olahraga), PDL (pakaian dinas lapangan), PDH (pakaian dinas harian), PDU (pakaian dinas upacara), PDP (pakaian dinas pesiar), seragam marching band serta atribut lain seperti topi pet, baret hingga sepatu. Setiap bulannya, taruna AIM juga memperoleh uang saku dan pesiar setiap satu minggu sekali.

Ksatrian AIM juga dilengkapi dengan sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, basket, voli, tenis dan gym, serta laboratorium bahasa Inggris dan komputer.

Syarat-syaratnya adalah seperti ini :

1. Tinggi minimal 170 Cm (laki-laki) / 160 Cm (wanita)
2. Sehat Jasmani dan Tidak Berkacamata , tidak buta warna
3. Nilai Bahasa Inggris di Raport Kelas 1 s/d 3 SMA rata-rata Nilai 7 dan tidak ada nilai 6-nya. Maksudnya : Akan lebih bagus nilai Bhs Inggrisnya mulai Semester 1 s/d 6 = 7 semua ketimbang Semester 1 = nilai 6 trus di
semester 6 ada nilai 8-nya. Jadi minimal rata 7.
4. Tidak ada tato, bekas tato, tidak ada tindikan, dan bekas tindikan (pria)
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Kantor Imigrasi di wilyah NKRI
6. Kartu Kuning Depnaker dan SKKB dari Polres setempat
7. Tidak mengidap HIV (dibuktikan dengan hasil tes darah)
8. Paru-paru sehat (dibuktikan dengan foto ronthgen thorax)
9. Surat Sehat dari Rumah Sakit pemerintah (tes urine dll)

10. WNI umur min. 18 tahun max. 22 tahun pada tanggal yang ditentukan kemudian

11. Mempunyai sertifikat komputer dan bahasa inggris

Silahkan saja coba mendaftar ke sini

*Akademi Imigrasi (AIM)
Jl. Raya Gandul, Cinere
Depok

*atau Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM terdekat*

Dari sumber terbaik : http://www.opensubscriber.com/message/e-ketawa@yahoogroups.com/10400941.html




Seminar Internasional Dari Universitas Pertahanan.

Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) atau Indonesia Defense University (IDU) pendiriannya diprakarsai oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, diresmikan pada tanggal 11 Maret 2009 oleh Presiden RI ditandai dengan penyerahan bendera Universitas Pertahanan dari Menteri Pertahanan Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia memiliki tujuan mencetak para calon pemimpin bangsa, yang berwawasan luas, berdaya saing tinggi, kreatif, inovatif dan berkarakter. Terdapat tiga alasan yang mendorong dan mendukung institusi ini. Pertama, dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia kaya dengan doktrin perang. Strategi dan taktik, mulai dari perang konvensional, perang gerilya, relawan gerilya sampai pada lawan terorisme. Yang kedua, dunia dan kawasan dimana Indonesia berada terus berubah dan berkembang termasuk hakekat pertahanan, keamanan dan perdamaian. Termasuk pula dinamika geo-politik dan geo-ekonomi. Sedangkan alasan yang ketiga, kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat juga terus berkembang, termasuk telah dikukuhkannya ASEAN Geopolitics Security Community dibawah ASEAN Charter.


Hari Ulang Tahun Unhan yang ditandai seminar internasional di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan pembicara dari berbagai lembaga pertahanan negara sahabat. Seminar internasional yang bertema "INDONESIA TOWARDS 2025: GEOPOLITICAL AND SECURITY CHALLENGES - Focus on Economy, Natural Resources and Energy Aspects” adalah seminar internasional kedua yang diselenggarakan oleh Unhan dalam perannya mempersiapkan generasi pemimpin dan pakar pertahanan yang modern menghadapi tantangan baru masa depan. Tema yang dipilih adalah tantangan geopolitik dan keamanan karena dinamika geopolitik dan geoekonomi yang tinggi pada tingkat dunia maupun kawasan. Dinamika seperti itu memberikan tantangan sendiri terhadap keamanan dan stabilitas, baik pada tingkat global maupun pada tingkat regional.

Fokus seminar kali ini menekankan pentingnya kita memahami situasi global dimana terjadi peningkatan permintaan untuk sumber daya alam dan energi. Posisi Indonesia secara geografis, politis dan sebagai negara dengan sumber daya alam dan energi berlimpah menuntut kita lebih memahami wawasan pertahanan dan keamanan yang modern sehingga Indonesia dapat memainkan peranan yang baik dalam percaturan politik dan keamanan dunia dengan tetap menjaga kepentingan nasional.

Setelah mengikuti seminar dapat diambil beberapa kesimpulan dan solusi untuk menghadapi era globalisasi ke depan. Dalam menghadapi gejolak geopolitik, Indonesia harus menciptakan suatu forum terpadu untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, sementara untuk mendukung perkembangan demokrasi, pemerintah harus menekankan pada pembangunan ekonomi dan pendidikan yang didasarkan pada budaya Indonesia. Untuk memiliki posisi lebih baik di dunia perdagangan bebas, Indonesia harus meningkatkan industri dalam negeri, jasa, menciptakan merek domestik, dan fokus pada produk tertentu, sementara para pemimpin mamberi contoh yang baik untuk menggunakan produk dalam negeri dan memimpin dalam kehidupan yang lebih sederhana. Dan untuk mengatasi pemanasan global, Indonesia dapat memberikan kontribusi dengan meningkatkan penggunaan energi panas bumi, memanfaatkan skema perdagangan karbon, kampanye reboisasi, moratorium, dan menyiapkan tindakan keras menggunakan penegak hukum untuk merebut kargo, mengejar pikiran master dan pengadilan mereka. Kita harus meninggalkan budaya lama untuk menghadapi gejolak global ini, tapi sebelum itu tangan kita diperlukan untuk merebut dan mengembangkan yang baru agar dapat bertahan hidup sebagai bangsa.

Sedikit tentang Contactless SmartCard



istilah smart card saya temuin saat membaca tugas akhir salah satu dari senior saya, bang Khusnul Khafid, angkatan III. pasti temen temen bingung atau bahkan tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksud dengan "contactless", secara gampangnya contactless itu adalah proses "membaca" data dari suatu hardware dalam hal ini adalah smart card dengan memanfaatkan frekuensi atau perantrara lain dalam membaca data tersebut.hhe

atau bahasa kerennya contactless smartcard is in any pocket-sized card with embedded integrated circuits which can process and store data.
jelaskan?. nih lebih jelasnya.

Salah satu teknologi dalam "perantara" itu adalah Radio Frequency Identification (RFID). RFID merupakan teknologi identifikasi berbasis gelombang radio. Era biometrik memang kini mulai jadi trend.

Teknologi yang menjiwai CSC pada dasarnya bukanlah teknologi baru. Teknologi ini merupakan teknologi lama yang dikembangulangkan pada bidang smart card. Teknologi inti yang menjadi jiwa CSC adalah teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Transfer data antara kartu dan alat baca (Reader) dilakukan secara wireless Nirkabel.

Sebuah kartu CSC adalah sebuah pemancar mini dan pasif yang ditanamkan pada kartu plastik. Kartu bersifat pasif karena tidak terdapat baterai pada kartu. Catuan (energi) didapatkan melalui penangkapan Gelombang Elektro Magnetik (GEM) di udara oleh antena yang terdapat di dalam CSC.

Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) merupakan inti dari sebuah Contactless Smart Card (CSC). Materi ini akan mengantarkan pada pemahaman aplikasi RFID yang merupakan teknologi kunci dari Contactless Smart Card (CSC). Teknologi ini mempunyai kemampuan untuk memproses informasi, bukan hanya menyimpannya. Mereka dapat memastikan bahwa pembaca mencoba mengakses kartu yang benar adalah satu, dan memungkinkan pembaca tertentu untuk mengakses informasi yang hanya diperbolehkan untuk membaca. Dengan penambahan Personal Identification Number (PIN) atau elemen biometric, akses yang tidak sah bisa lebih dicegah.

gimana?itu penjelasan sedikit tentang contactless smart card,..





Senin, 22 Maret 2010

Sony-AK HEBOH!!???

SONY-AK HEBOOHH,,.!!!??
Sony Corporation Jepang secara resmi mencabut somasi yang dilayangkan ke situs Sony-ak.com milik Sony Arianto Kurniawan yang dinilai menyerupai domain Sony Corp. Hal itu disampaikan Sony Arianto Kurniawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/3/2010).




Menurut Sony AK, somasi Sony Corp terhadap situsnya resmi dicabut Jumat (19/3/2010) ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara dia dan Sony Corp Jepang yang didampingi PT Sony Indonesia. "Jadi sudah bisa menggunakan domain saya lagi, sudah clear dengan Sony Corp," ujarnya. Dengan menandatangani kesepakatan tersebut, Sony AK berhak menggunakan kembali domain miliknya seperti sedia kala.

"Wah enggak ada," kata Sony AK saat ditanya ada atau tidaknya ganti rugi berupa uang dari Sony Corp. Sebelumnya, Sony Corp Jepang telah meminta maaf kepada Sony AK setelah melakukan beberapa kali perundingan. Sony Corp Jepang sempat melayangkan somasi terhadap situs Sony-ak.com yang dinilai mirip secara visual dengan domain Sony Corp. Somasi Sony Corp Jepang tersebut menuai kritik dari Facebooker, bloger, dan pengguna internet lainnya.
sumber:kompas.com

Selasa, 16 Maret 2010

PINDAH ALAMAT,,...

SELAIN DI BLOG INI,,SILAKAN MAMPIR JUGA DI 

==....enjoy....==


Rabu, 10 Maret 2010

Persandian Indonesia

. Masa Perintisan/Pioneer Period (1946-1947)

Berpindahnya ibukota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 berdampak pada pindahnya segala kegiatan di berbagai Kementerian ke Yogyakarta, termasuk Kementerian Pertahanan. Salah satu bagian pada Kementerian Pertahanan yang memiliki tugas membuat laporan kritis mengenai sesuatu keadaan dan analisisnya yang tepat untuk keberhasilan operasi intelijen adalah Bagian B (bagian intelijen).

Pada tanggal 4 April 1946 pukul 10.00 WIB, Menteri Pertahanan, Mr. Amir Sjarifuddin, memerintahkan dr. Roebiono, seorang dokter di Kementerian Pertahanan Bagian B untuk membentuk badan pemberitaaan rahasia yang disebut Dinas Code. Untuk mendukung pelaksanaan Dinas Code dalam mengkomunikasikan berita rahasia, pada saat yang sama dibangun sarana telekomunikasi berupa pemancar radio telegrafi. Saat itu, operasional Dinas Code menggunakan suatu sistem yang sangat sederhana dalam bentuk buku kode yang dikenal “Buku Code C” terdiri dari 10.000 kata (dibuat sebanyak 6 rangkap) diawali untuk hubungan komunikasi pemberitaan rahasia antara Pemerintah RI di Yogyakarta dengan para pimpinan nasional di Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut, Karawang, Banten dan Cirebon), Jawa Timur (Jember, Jombang, Kediri dan Mojokerto), Jawa Tengah (Solo, Purwokerto, Tegal) dan Sumatera (Pematang Siantar dan Bukit Tinggi) dan Jakarta.

Pada saat itu, beberapa instansi Pemerintah RI selain Kementerian Pertahanan yang menggunakan jasa Dinas Code adalah Markas Besar Tentara (M.B.T), Tentara Rakyat Indonesi (T.R.I) Sumatera, Panitya Oeroesan Pengembalian Orang Djepang Dan Asing (P.O.P.D.A), Pantya Gentjatan Senjata, Divisi I, Gubernur Sumatera. Selain melaksanakan tugas pengamanan berita rahasia, Dinas Code juga bertugas melakukan pemantauan terhadap berita-berita dalam negeri dan luar negeri yang diperlukan oleh Kementerian Pertahanan Bagian B.

Berdasarkan SK. Menteri Pertahanan No. A/126/1947 tanggal 30 April 1947 diadakan fusi Badan-Badan Intelijen pada Kementerian Pertahanan ke dalam satu wadah yang disebut Kementerian Pertahanan Bagian V, dan selanjutnya Dinas Code diubah menjadi Bagian Code KP-V. Bagian code KP-V semula berkantor di dua tempat (Jalan Gondokusuman dan Jalan Batonowarso 4) kemudian menyatu dalam satu kantor yang beralamat di Jalan Batonowarso 32 yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugasnya. Sampai akhir tahun 1946 jumlah personil pada Dinas Code sebanyak 19 orang dan setelah fusi kelembagaan menjadi 34 orang, karena ada tambahan tenaga dari Badan Rahasia Negara Indonesia (B.R.A.N.I).

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Belanda I yang menimbulkan banyak pengorbanan, baik fisik maupun non fisik termasuk terganggunya hubungan dengan luar negeri. Untuk menjaga agar hubungan RI dengan luar negeri tidak terputus, maka diutus Duta Besar pertama kali untuk India beserta staf Dinas Code untuk menangani pengamanan berita rahasia. Pada tanggal 15 Agustus 1947 untuk pertama kalinya diterima berita dari Perwakilan RI di New Delhi dan sejak itulah hubungan komunikasi berita rahasia antara Perwakilan RI di New Delhi dan Pemerintah RI di Yogyakarta berjalan dengan baik melalui PTT dan RRI yang kemudian meluas dengan Perwakilan RI di Singapura, London, Cairo, dan PBB (Lake Success).

2. Masa Bertahan - Penegakan/Staying - Straightening Period (1948 - 1949)

a. Perjanjian Renville (Kapal USS Renville, 8 Desember 1947 – 17 Januari 1948)

Untuk memfasilitasi komunikasi rahasia antara Delegasi RI dengan Pemerintah Pusat, Yogyakarta, selama perundingan RI-Belanda di Kapal USS Renville ditugaskan 2 (dua) orang Code Officer (CDO)/Petugas Sandi yaitu Letnan II Marjono IS dan Letnan II Padmowirjono. Sedangkan 2 (dua) orang CDO, Letnan II Oetoro Kolopaking dan Letnan II Parhadi Utomo, bekerja di darat (Jakarta) yang berkantor di bekas Gedung Proklamasi Jl. Pegangsaan Timur no.56. Sistem sandi yang digunakan 3 (tiga) jenis yaitu Buku C (Besar), Sistem Transposisi, dan One Time Pad (OTP).

b. Perang Kemerdekaan II

Sebelum Penyerangan Belanda ke Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Presiden Soekarno memerintahkan 2 (dua) pengiriman kawat. Satu kawat dikirimkan ke Bukittinggi yang isinya memerintahkan Mr. Sjarifoeddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera. Sedangkan kawat kedua dikirimkan kepada Mr. A.A. Maramis di New Delhi yang memerintahkan Pembentukan Exit Government di New Delhi jika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera tidak berhasil.

Pada Agresi Militer II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, Pihak Belanda mendahulukan serangan atas sasaran komunikasi dalam pendudukannya di Yogyakarta sehingga para CDO menghancurkan seluruh dokumen termasuk arsip-arsip sejak Bagian Code berdiri 4 April 1946 agar tidak sampai jatuh ke tangan Belanda sebelum meninggalkan tempat tugasnya. Kemudian para CDO menyebar ke berbagai daerah dr. Roebiono bersama seorang CDO ke Jawa Barat, beberapa orang CDO pindah ke sebuah desa kecil di tepi barat Kali Progo di kaki Pegunungan Menoreh yang bernama Dekso dan berusaha untuk bergabung dengan salah satu kesatuan yang mempunyai hubungan kode, setidaknya pemancar radio (PHB). Ternyata tidak jauh dari Dekso, di desa Banaran, terdapat Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB. Simatupang.

Selama di Dekso, Letnan II Soemarkidjo dan Letnan Md. Soedijatmo membentuk Bagian Code yang berkedudukan dibawah PHB Angkatan Perang dipimpin oleh Mayor Dartodjo. Pengiriman salinan kawat dilakukan menggunakan jasa kurir dari Dukuh ke Banaran. Bagian Code di Dekso mempunyai hubungan komunikasi dengan PDRI (Sumatera), Jawa Barat dan Playen (Gunung Kidul) dengan menggunakan system sandi transposisi, koordinat dan matriks. Sementara 2 (dua) orang CDO lainnya sampai di daerah Gringging, Jawa Timur.

c. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Penandatanganan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan titik pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda dan berakhirnya periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah persetujuan KMB tersebut, Pasukan Pemerintah/TNI yang berada di sekitar kota diperintahkan untuk masuk ke kota Yogyakarta termasuk Bagian Code yang sebelumnya bertempat di Dekso. Bagian Code menempati sebuah gedung sekolah di dekat Stadion Kridosono yang merupakan juga Markas PHB Angkatan Perang.

Setelah pengakuan kedaulatan inilah Dinas Kode mengenal penggunaan mesin-mesin sandi untuk mendukung kegiatan komunikasi rahasia. Kemudian pada bulan Desember 1949 dikirimlah 3 (tiga) orang CDO, Munarjo, Sumarkidjo dan Maryono Idris Sunarmo, untuk memperdalam ilmu kriptologi di Belanda.

3. Masa Pemantapan dan Pengembangan/Stabilization and Development Period (1949-sekarang)

a. Bagian Kode Setelah Pengakuan Kedaulatan RI (Tahun 1950 - 1960)

Konferensi Meja Bundar telah menghasilkan kesepakatan antara lain pemindahan ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta. Berkaitan dengan kepindahan seluruh aparat pemerintah, kepindahan kementrian pertahanan dan staf angkatan perang dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI tanggal 16 Januari 1950, sesuai dengan lampiran Surat Keputusan tersebut Bagian Kode dimasukkan dalam staf G Angkatan Darat bersama Militair Security (G-I), yang selanjutnya Bagian Kode berubah nama menjadi Jawatan Sandi.

Sejak tanggal 14 Februari 1950 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 65 Tahun 1950, Jawatan Sandi dipindahkan dari Kementrian Pertahanan dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri dan untuk urusan personil secara administratif tetap di bawah Kementrian Pertahanan. Setelah berada di bawah Perdana Menteri maka Jawatan Sandi menjadi lebih berkembang tidak hanya untuk kepentingan pertahanan namun untuk seluruh pemerintahan.

Dengan keluarnya Keputusan Presiden tersebut maka Jawatan Sandi sudah mulai menapak menyusuri kemandirian dirinya sebagai suatu organisasi melalui penataan organisasi, kebijakan persandian, penambahan dan penataan personil, dan penempatan gedung tersendiri yaitu di Jalan Tosari Jakarta.

Kebijakan persandian yang ditata adalah :
Penyediaan sistem-sistem penyandian yang dapat dipertanggungjawabkan secara kriptografis,
Melaksanakan sendiri kegiatan komunikasi rahasia dari berbagai instansi dan secara kuantitas berita-berita rahasia tersebut datang dari Kementrian Pertahanan dan Kementrian Luar Negeri.
Mengeluarkan crypto clearence secara selektif dan ketat bagi personil yang akan menangani kegiatan persandian pada instansi pemerintah.

Sejalan dengan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi maka pada tahun 1952 dilakukan usaha Desentralisasi dalam bidang operasional persandian, antara lain :
Hubungan persandian diserahkan kepada masing-masing instansi, yaitu Kementrian Pertahanan dan Kementrian Luar Negeri.
Pemenuhan personil sandi oleh masing-masing instansi.
Pengelolaan peralatan dan sarana lainnya.

Jawatan Sandi juga telah berupaya memperkuat tugas dan fungsinya yaitu dalam hal penyediaan dan pengamanan terhadap sistem sandi yang dibuat agar memiliki kemampuan untuk menanggulangi kriptanalisis pihak lawan.

b. Jawatan Sandi sebagai Pusat Persandian Indonesia (Tahun 1960 – 1972)

Untuk lebih memantapkan kedudukan Jawatan Sandi sebagai pusat persandian Indonesia maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 1960 yang mengatur mengenai ruang lingkup kegiatan persandian, dimana Jawatan Sandi merupakan Badan Pemerintahan tertinggi yang langsung dibawah Perdana Menteri/Menteri Pertama Republik Indonesia dengan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang diangkat oleh Presiden atas usul Perdana Menteri/Menteri Pertama Republik Indonesia.

Tugas-tugas pokok Jawatan Sandi di antaranya adalah sebagai berikut :
Memelihara keamanan serta mengadakan tindakan-tindakan pengamanan terhadap pemberitaan rahasia pemerintah yang disalurkan melalui perhubungan sandi.
Mengorganisir/membentuk bagian-bagian sandi pada instansi pemerintah baik militer maupun sipil yang membutuhkan perhubungan pemberitaan rahasia dengan jalan sandi-menyandi.
Mengatur penggunaan alat-alat sandi, memikirkan, dan menyempurnakan cara pemakaiannya dalam lapangan keteknikan mesin-mesin sandi.

Untuk memperkuat tugas dan fungsi Jawatan Sandi maka diterbitkan Kepres Nomor 188 Tahun 1962 yang isi pokoknya adalah menambahkan tugas Jawatan Sandi yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi calon-calon tenaga sandi atau pendidikan keahlian.

Situasi politik pada sekitar tahun 1965 tidak menentu yang diakhiri dengan Peristiwa G30S/PKI. Setelah kejadian G30S/PKI tersebut pemerintah melakukan Clearence Test terhadap personil sandi seperti halnya yang dilakukan oleh instansi lainnya. Hasil dari Clearence Test tersebut menunjukkan tidak seorangpun personil sandi dinyatakan terlibat G30S/PKI. Hasil tersebut sebagai bukti bahwa memang sejak awal telah digariskan dengan tegas bahwa personil sandi harus berada pada posisi netral, tidak ikut dalam kegiatan politik dan bekerja hanya untuk kepentingan negara.


c. Pembentukan Lembaga Sandi Negara (Tahun 1972 – sekarang)

Pengertian Jawatan yaitu suatu instansi yang memiliki badan-badan atau instansi yang menjadi bagian dan secara organisatoris berada dalam wewenang kebijakan instansi induk, dari pengertian tersebut Jawatan Sandi tidak memasuki kriteria karena tidak memiliki badan atau instansi yang secara langsung berada dibawah wewenang kebijaksanaan secara organisatoris Jawatan Sandi kecuali kalau secara teknis kriptografis memang tetap ada hubungan konsultasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut kelembagaan Jawatan Sandi diubah menjadi Lembaga Sandi Negara sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 1972 yang mengatur kedudukan atau status, fungsi, dan tugas pokok Lembaga Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara merupakan suatu Badan Pusat Persandian Negara Republik Indonesia dan berkedudukan langsung dibawah Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden. Fungsi Lembaga Sandi Negara adalah mengatur, mengkoordinir, dan menyelenggarakan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia antara aparatur negara baik di Pusat maupun daerah dan hubungan persandian ke luar negeri.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Lembaga Sandi Negara mempunyai tugas pokok yaitu :

Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang persandian negara sesuai dan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah.
Mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan persandian dan kegiatan-kegiatan badan-badan persandian terutama dalam pengamanan dan pemberitaan rahasia negara.
Menyelenggarakan pendidikan khusus dibidang persandian.
Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan persandian
Menyelenggarakan koordinasi penggunaan personil maupun materiil persandian.

d. Pengembangan Kegiatan Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

sumber



PRAJABATAN LEMSANEG 2010

sangat tidak terasa apa yang kami rasakan dan kami alami selama kurang lebih 10 hari ini,,
Prajabatan,,ya prajabatan Golongan II Lembaga Sandi Negara merupakan kegiatan yang kami lakukan di dalam "Dunia ini", Bumi Sanapati yang bertempat di desa Putat nutug, yang sangat jauh dari "Peradaban"
^^
keseluruhan peserta diklat ini berjumlah 52 orang dimana 36 orang berasal dari mahasiswa STSN, dan 16 dari pegawai Lemsaneg.
Aktivitas yang sangat padat, dan menarik bagi kami,,pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan, bergumul dengan makhluk aneh dari bumi sanapati^^

terima kasih untuk semua pembelajaran dan pengalaman yang telah kalian berikan,,^^
sampai ketemu 2 tahun lagi,,insya allah^^



Selasa, 09 Maret 2010

Differential Cryptanalysis in Twofish Algorithm

Kemarin alias pada postingan sebelumnya, saya ngepost tentang algoritma twofish yang merupakan kandidat AES, untuk postingan sekarang akan saya berikan sedikit tentang kripanalisis yang dapat dilakukan untuk algoritma twofish, salah satunya adalah menggunakan Differential Cryptanalysis,.
untuk lebih jelasnya gini, TwoFish menggunakan struktur seperti Feistel sebanyak 16 round dengan tambahan whitening dari input dan output. Yang bukan elemen Feistel hanya rotasi satu bit. Rotasi dapat dipindahkan ke fungsi F untuk membuat struktur Feistel murni, namun hal itu membutuhkan rotasi tambahan pada words sebelum langkah output whitening.

Usaha Kriptanalisis untuk melakukan pengujian keamanan Twofish menggunakan truncated differential Cryptanalysis. Tipe dari truncated differential Cryptanalysis adalah menggunakan karakteristik byte, karena nilai dari difference pada byte dapat dibedakan antara 1 dan 0, serta pengukuran dari difference adalah XOR.Penggunaan karakteristik byte wise akan memudahkan investigasi dengan seksama pada non-uniformity distribusi difference.

download langsung aja
ini dari papernya bang agung.makasi ya bang




Minggu, 07 Maret 2010

ini dia Quantum Cryptography (first)

Bruce Schneier, ahli kriptografi, mengungkapkan pengembangan proteksi jaringan dengan kriptografi kuantum benar-benar tidak berguna. Bruce Schneier pertama kali menggunakan kriptografi kuantum di jaringan pada minggu lalu di Austria, namun terdapat sedikit perbedaaan dengan teorinya. Ide dasar pembuatan kriptografi kuantum ini memang mengagumkan, secara teori, namun pada kenyataannya, menjadi kurang berguna.

Setiap kriptografi kuantum tidak menyelesaikan semua kriptografi. Kunci akan ditukar dengan foton atau satuan energi dalam cahaya, namun sebenarnya untuk proses enkripsinya hanya menggunakan algoritma matematik konvensional. Schneier mengatakan bahwa ada point terlemah dari jaringan bukan terletak pada proses transmisi data, namun dari endpoint jaringan. Untuk itu, kriptografi kuantum justru tidak dapat memecahkan dasar masalahnya.

Kriptografi kuantum tampak seperti melindungi user dari adanya attacker dengan meletakkan sesuatu yang besar di ground. Namun, menurut Schneier, ternyata hal tersebut tidak berguna karena sesuatu tersebut seharusnya berada di ketinggian 50 feet atau 100 feet, karena jika tidak maka attacker pasti masih dapat menjangkaunya. Sistem kriptografi kuantum benar-benar berlandaskan di sebuah aplikasi Heisenberg Uncertainty Principle, yang akan broadcast secara luas, namun sulit untuk mengamati informasi kuantum tanpa mengubahnya.

Hal ini akan memungkinkan seseorang dapat mendengarkan broadcast kuantum secara diam-diam atau yang disebut eavesdropper, karena kriptografi kuantum ini diletakkan di data yang telah diubah sehingga dapat secara mudah diketahui attacker dan jaringan menjadi shut down. Walaupun kuantum memiliki banyak kelemahan, namun pada intinya terdapat satu kelemahan dari kriptografi simetris tersebut. Kelemahan yang dimaksud adalah attacker hanya membutuhkan separuh waktu untuk memecahkan kunci, dan kunci tersebut dapat secara mudah ditebak dengan menambah jumlah kunci.



Finally,,situs LEMSANEG Online Juga

Tepatnya ketika kami mendapatkan materi tentang Pelayanan Prima dengan widya iswara Ibu Marcellina,,
nah terdapat satu sesi dimana kita, siswa prajabatan Golongan II Mendapatkan Kesempatan untuk mendeskripsikan dan mendiskusikan tentang pelayanan prima yang bisa kita berikan untuk pelanggan kita, a.k.a masyarakat luas.
ketika itu giliran mas abid prayoga yang kedapetan bagian untuk menjelaskan tentang unit kerjanya,kebetulan beliau bekerja di bagian humajas lemsaneg, beliau bilang dalam waktu deka tini, situs Lemsaneg akan di buka secara online, g akan inline lagi alias cupa pake IP aja,,

untuk rekan rekan sekalian yang ingin mengetahui bagaimana situs lemsaneg,,langsung di liat aja disini



LEMBAGA SANDI NEGARA (LEMSANEG)

Kegiatan persandian dalam pemerintahan telah berlangsung sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimulai dari Jawatan Tehnik bagian B Kementerian Pertahanan pada masa perjuangan kemerdekaan baik di Jakarta maupun saat pemerintahan RI di Yogyakarta dan Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi, kemudian mendukung kegiatan diplomasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di New Delhi, Den Haag, dan New York. Melalui perintah lisan Menteri Pertahanan tentang perlunya organisasi pelaksana fungsi persandian, maka dibentuk “Dinas Kode” Kementerian Pertahanan pada tanggal 4 April 1946, yang kemudian melembaga menjadi “Djawatan Sandi” dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan nomor 11/MP/1949 pada tanggal 2 September 1949. Dalam konteks lintasan sejarah inilah, tanggal 4 April ditetapkan sebagai Hari Persandian Republik Indonesia.


Melalui SK Presiden RIS nomor 65/1950, pada tanggal 14 Februari 1950, terjadi pemisahan struktur organisasi persandian dari Kementerian Pertahanan, yang berada langsung di bawah Presiden. Pada 22 Februari 1972 menjadi “Lembaga Sandi Negara” dengan Keppres No. 7/1972. Sejalan dengan konsolidasi/penataan struktur kelembagaan Pemerintah, terjadi perubahan landasan hokum Lembaga Sandi Negara, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Keppres Nomor 103/2001.


Lembaga Sandi Negara sudah mengalami 5 (lima) masa kepemimpinan, dimulai dari Mayor Jenderal TNI Dr. Roebiono Kertopati dari tahun 1946-1984, diikuti kepemimpinan Laksamana Muda TNI Soebardo dari tahun 1986-1998, selanjutnya oleh Laksamana Muda TNI B.O. Hutagalung dari tahun 1998-2002, lalu Mayor Jenderal TNI Nachrowi Ramli, S.E. dari tahun 2004-2008, dan sampai sekarang ini dipimpin Mayor Jenderal TNI Wirjono Budiharso, S.IP.
Sumber



STIP


Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah Pendidikan pelayaran yang berada dibawah naungan Badan Diklat Perhubungan Republik Indonesia. Berdiri sejak tahun 1953 Akademi Ilmu Pelayaran yang menyelenggarakan Program Diploma III (setara dengan BSc) dengan 2 jurusan antara lain: Nautika dan Teknika (sertifikat kompetensi Klas III), lama pendidikan 3-4 tahun.


Pada tanggal 27 februari 1957 AIP diresmikan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno. Saat itu juga menjadi Akademi Pelayaran Pertama di Indonesia. Lokasi kampus berada di Jl. Gunung Sahari, Mangga Dua Ancol, Jakarta Utara.

Pada tahun 1962 AIP menyelenggarakan kerjasama dengan Akademi Pelayaran Amerika yaitu Kings Point untuk kelas khusus. Sejak didirikan, AIP telah memilki reputasi yang baik sebagai Pusat pendidikan Pelayaran sehingga pada tahun 1974 sampai dengan 1984 AIP berhasil menyelenggarakan pertukaran pelajar dengan Tanzania, Malaysia dan Bangladesh.

Pada tahun 1964 Akademi Ilmu Pelayaran Niaga dan Akademi Telekomunikasi dilebur menjadi Akademi Ilmu Pelayaran. sehingga AIP mendapat lisensi untuk melaksanakan 4 program studi: Nautika, Teknika, Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan (KTK) dan Elektronika & Telekomunikasi.


Pada tahun 1983 Akademi Ilmu Pelayaran berubah nama menjadi Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP) dan diberikan lisensi untuk melaksanakan program Strata A, Strata B dan Strata C dengan 4 jurusan: Nautika, Teknika, Telekomunikasi Pelayaran dan Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan (KTK). Strata A merupakan program 3 tahun yang setara dengan BSc dengan sertifikat kepelautan kelas 3, Strata B merupakan program 1 tahun untuk pelaut yang memiliki pengalaman berlayar 2 tahun setelah mengikuti pendidikan Starta A dan memiliki sertifikat kepelautan kelas 2 dan Strata C merupakan program pendidikan dengan sertifikat kepelautan kelas 1.


Pada tahun 1995 PLAP mendapatkan lisensi untuk menyelenggarakan Program DiplomaIV dengan 3 Jurusan: Nautika, teknika dan Ketatalaksanaan dan kepelabuhanan (KTK) yang setara dengan Sarjana program kepelautan.
Pada tahun 1998 Institut diberi lisensi untuk menyelenggarakan DIklat Familiarization Training, Basic Safety Training, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat, Advance Fire Fighting, Tanker Familiarization, Oil Tanker, Liquified Gas Tanker, Chemical Tanker, GOC-GMDSS, Medical First Aid Training, Medical Care Training dan Radar /ARPA Training.

Pada bulan maret 2000 Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP) berubah status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dengan struktur organisasi baru yang membuka kesempatan bagi STIP untuk menjawab tantangan melaksanakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sampai ke jenjang S2 dan S3.
sejarah4
Dan akhirnya pada bulan april 2002 STIP menempati Kampus baru di Marunda Jakarta Utara.



STAN


Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), adalah lembaga pendidikan tinggi negeri Indonesia di bawah Departemen Keuangan. Lulusan STAN dipersiapkan untuk dapat mengelola keuangan Negara di berbagai instansi, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Direktorat PBB.

STAN merupakan sekolah kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan tingkat diploma (D-I, D-III, dan D-IV). Mahasiswa STAN dibebaskan dari biaya pendidikan, mendapatkan buku literatur gratis, serta ditempatkan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). STAN menerapkan sistem drop out bila mahasiswanya tidak mencapai Indeks Prestasi tertentu.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) termasuk dalam jenis Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) sipil. STAN menganut sistem demokrasi yang menerapkan sistem learning by action di mana setiap mahasiswanya diberikan kebebasan berpendapat.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara merupakan penyelenggara pendidikan program diploma bidang keuangan dalam lingkungan departemen Keuangan bertujuan untuk mendidik mahasiswa supaya mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan sektor publik dan mempersiapkan mahasiswa agar kelak menjadi pegawai negeri yang berdisiplin kuat,berakhlak tinggi dan penuh dedikasi. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor :12/PMK/1987 tanggal 18 Februari 1987. Sedangkan program diploma Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan telah dilimpahkan tanggung jawab pengelolaannya kepada direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sesuai dengan surat tugas Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: ST-098/BP/1997 tanggal 31 Oktober 1997 dan Surat edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: SE-048/BP/1998 tanggal 29 Oktober 1998.
wikipedia


Anggota Intelligence Community


IC yang terdiri dari 16 anggota (juga disebut elemen). Central Intelligence Agency (CIA) merupakan lembaga independen dari pemerintah Amerika. 15 unsur yang lain adalah kantor-kantor atau biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Office of the Director of National Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;

* Lembaga independen
o Central Intelligence Agency (CIA)

* Departemen Pertahanan Amerika Serikat
o Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency (AF ISR atau AIA)
o Army Military Intelligence (MI)
o Defense Intelligence Agency (DIA)
o Marine Corps Intelligence Activity (MCIA)
o National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
o National Reconnaissance Office (NRO)
o National Security Agency (NSA)
o Office of Naval Intelligence (ONI)

* Departemen Energi Amerika Serikat
o Office of Intelligence and Counterintelligence (OICI)

* Departemen Keamanan Dalam negeri Amerika Serikat
o Office of Intelligence and Analysis (I&A)
o Coast Guard Intelligence (CGI)

* Departemen Kehakiman Amerika Serikat
o Federal Bureau of Investigation (FBI)
o Drug Enforcement Administration (DEA)

* Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat
o Bureau of Intelligence and Research (INR)

* Departemen Keuangan Amerika Serikat
o Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI)[3]
sumber : wikipedia




Strategi Baru Intelijen Amerika Serikat

Masalah politik, militer, dan intelijen yang lebih kompleks daripada upaya pemurtadan anak-anak Aceh korban gempa-tsunami telah hadir di depan mata. Betapa tidak, tim-tim kecil intelijen-militer Amerika Serikat (AS) telah beroperasi di berbagai negara selama dua tahun terakhir, termasuk di negara-negara sahabat AS. Bahkan, itu sangat mungkin juga di Indonesia karena pernah dibahas dalam memo resmi pejabat tertinggi militer AS. Yang lebih menyentakkan adalah upaya perekrutan para tokoh yang terkenal tidak terhormat (notorious figures) yang memiliki hubungan dengan pemerintah AS.

Adalah harian terkemuka terbitan AS, The Washington Post (WP), edisi 23 Januari 2005 yang memuat berita tersebut jauh lebih detil dari running news sebelumnya tentang bagaimana menyinergikan operasi militer dan intelijen di saat AS merasa kinerja intelijennya tidak memadai. Secara singkat, berita itu juga ditulis New York Times (NYT) pada tanggal yang sama tentang operasi satuan komando AS.

Bagaimana pun, berita yang digali khusus dan disajikan pertama kali secara eksklusif oleh WP tadi makin memerinci perubahan strategi operasi intelijen dan militer AS di dunia Muslim. Intinya, mereka berupaya memperkuat sisi intelijen yang dilakukan langsung oleh manusia (human intelligent) dan tidak lagi menggantungkan pada data dan informasi dari satelit dan pesawat mata-mata, termasuk segala alat telekomunikasi semacam telepon, faksimile, dan surat elektronik, yang biasa disebut signal intelligent.

Human intelligent misalnya didapatkan dari hasil interogasi seorang tahanan atau perekrutan orang-orang menjadi para agen intelijen, terlepas mereka sadar atau tidak telah menjadi agen. Selain itu, AS dipastikan akan mencoba menggalang jaringan intelijen lokal dan upaya mengakses langsung sistem data dasar negara-negara lain, yang selama ini agaknya menjadi sebagian kelemahan AS.

Indonesia negara target

imageTim-tim kecil yang dikendalikan Departemen Pertahanan dan Gabungan Kepala Staf AS itu berintikan pasukan khusus (special forces) semacam Delta Force Angkatan Darat (AD) AS dan skuadron ahli elektronik AD AS yang bernama sandi Gray Fox; unit intelijen Angkatan Udara dan pasukan istimewa Angkatan Laut AS, SEAL Tim Six, yang pernah sukses menculik Presiden Panama (saat itu) Manuel Antonio Noriega. Tim juga berisikan para mata-mata resmi (case officers), penerjemah, penginterogasi dan ahli-ahli teknis.

Mereka telah beroperasi selama dua tahun terakhir di Irak, Afghanistan, dan tempat-tempat lain, termasuk di negara-negara sahabat AS. Ini tidak dibantah tegas oleh seorang pejabat tinggi Dephan AS. Sumber-sumber konfidensial WP, baik dari empat anggota pasukan khusus AS sebagai sumber awal berita, beberapa pejabat Dephan maupun Gabungan Kepala Staf menolak menyebutkan negeri-negeri lain itu. Namun, memo Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal AU Richard Myers kepada Menhan Donald Rumsfeld beberapa waktu lalu menyebutkan adanya emerging target countries, yakni Somalia, Yaman, Indonesia, Filipina dan Georgia.

Adapun sumber utama berita NYT tentang operasi satuan komando AS adalah dari buku terbaru berjudul Code Names: Dechipering US Military Plans, Programs and Operation in the 9/11 World yang ditulis seorang mantan analis intelijen AD AS. Buku itu tidak hanya menjelaskan nama-nama sandi operasi militer dan intelijen AS sebagai respons serangan 11 September, tapi juga mengakui keberadaan tim-tim tadi. Yang pasti, tidak ada bantahan apa pun dari para pejabat dan jenderal AS, meski tentu saja mereka enggan membenarkannya secara eksplisit. Jadi, berita ini lebih kuat daripada berita WP edisi 13 Januari 2005 tentang misionaris yang telah memindahkan 300 anak yatim Aceh untuk dikristenkan, meski berita ini juga tidak terbukti salah. Apalagi, pemberitaan seputar operasi sangat rahasia itu juga muncul di situs-situs lain, termasuk situs pemerintah dan militer AS, selama berbulan-bulan.

Bagi Indonesia, situasi penanganan pascabencana di Aceh mempersulit upaya mengantisipasi perubahan strategi AS ini. Sebagai indikasi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI tanggal 20 Januari 2005 Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyampaikan jumlah tentara AS yang tercatat melakukan misi kemanusiaan adalah 36 orang, atau yang terkecil dari semua pasukan asing. Padahal, sumber resmi AL AS yang dikutip kantor berita Associated Press (9 Januari 2005) menyatakan, sekitar 13 ribu aparat AS berada di Indonesia dan lautan di sekitarnya. Bahkan, harian Los Angeles Times pada tanggal yang sama menulis, sekitar 13.000 personel militer AS, dilengkapi 20 kapal perang dan 90 pesawat tempur telah ditugaskan untuk memberikan bantuan. Berita ini bersumber dari pernyataan Letjen Robert Blackman, pimpinan misi kemanusiaan AS. Apakah ini berarti hanya 36 orang serdadu AS yang melakukan misi kemanusiaan, sementara selebihnya melakukan apa saja yang bisa dilakukan sebagai serdadu bersenjata lengkap?

Apalagi, Deputi Menhan AS Paul Wolfowitz telah melobi langsung pimpinan TNI dan negara Indonesia ketika dimunculkan adanya tenggat waktu keberadaan mereka di Aceh dan sekitarnya. Bahkan, Wolfowitz sampai merasa perlu menyebutkan latar belakang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah belajar di akademi-akademi militer AS untuk melemahkan sikap pembatasan eksistensi militer asing serta pembukaan relasi militer AS dengan TNI. Hal ini menyudutkan posisi SBY karena bisa saja dikhawatirkan secara perlahan-lahan dimanfaatkan (direkrut) AS, entah disadarinya atau tidak. Bagaimanapun, sikap SBY yang seakan terlalu percaya dan kurang waspada bisa melemahkan daya cegah dan tangkal terhadap operasi sangat rahasia militer-intelijen AS.

Kontra-intelijen

Pergantian personil AS yang bertugas dari militer menjadi relawan sipil dan LSM tidaklah meredakan operasi militer-intelijen AS itu. Telah diketahui banyak aparat CIA dan pasukan khusus AS yang menyamar tidak lagi sebatas sebagai diplomat, konsul, atau aparat di Deplu dan kedubes-kedubes AS, termasuk atase militer AS yang secara pasti merangkap sebagai petugas intelijen AS. Sumber terpercaya WP dari pasukan khusus AS bahkan menyatakan segera dioperasikan aparat di luar lembaga resmi. Mereka akan memakai nama dan kewarganegaraan palsu. Ini mirip dengan Dinas Intelijen Luar Negeri Israel, Mossad, sebagaimana dipaparkan Victor Ostrovsky dalam buku populernya By Way of Deception.

Yang pasti, sebagai suatu contoh, keberadaan World Food Programme, suatu Badan PBB yang pernah menyalurkan ''bantuan'' pangan di Timor Timur, telah membantu menyukseskan operasi intelijen memisahkan Timor Timur dengan Indonesia. Kini, mereka kembali beroperasi di Aceh dan Nias. Meski separatisme belum tentu tujuan utama, itu tidak berarti aparat intelijen dan pasukan khusus AS tidak mungkin mengulangi perbuatannya bersama dengan sekutunya semacam Australia dan Inggris. Apalagi, KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu pernah menyatakan ada sekitar 60 ribu agen intelijen asing di sini.

Logika Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Syamsir Siregar yang disampaikannya pada Rapat Kerja dengan Komisi I DPR 20 Januari juga tepat. Namun, seyogiayanya selaku bos intelijen yang mempunyai kewenangan dan kekuatan beliau mampu menyampaikan bukti-bukti nyata. Selain itu, melakukan operasi kontra-intelijen dan pencegahan perekrutan orang-orang Indonesia sebagai agen intelijen asing yang mayoritas di antaranya mungkin tidak menyadarinya.

Yang kian mengkhawatirkan adalah operasi-operasi tadi bukan saja dirahasiakan dari publik dan pemerintah negara sasaran, tapi juga terhadap parlemen dan rakyat AS. Padahal, Komite Intelijen di Kongres (Majelis Rendah AS) dan Senat (Majelis Tinggi AS), juga sidang paripurna dan pimpinan dua partai terbesar di parlemen (Partai Republik dan Domkrat) berhak mengetahuinya serta membahas anggarannya.

Konstitusi AS mewajibkan semua pengerahan pasukan harus dilaporkan ke Kongres, seperti tujuan dan perintah-perintah umum kepada para prajurit. Selain itu, hanya aktifitas intelijen yang secara tradisi dilakukan militer (misal, data jumlah tank musuh dalam suatu perang) serta kegiatan rutin intelijen yang tidak boleh disampaikan kepada parlemen AS. Namun, Rumsfeld, Wolfowitz dan semua kaum neo-konservatif AS berupaya membelokkan ketentuan-ketentuan tadi.

Masalahnya, keberadaan dan pengaruh kaum neo-konservatif bukan lagi sebatas wacana dan analisis, melainkan fakta nyata, bahkan disengaja dimunculkan lebih eksplisit dan lebih menantang. Periode kedua pemerintahan Presiden AS George W Bush dan Wapres Dick Cheney tidaklah mereduksi segala cara nista yang telah mereka tempuh di Afghanistan, Irak, Palestina, Uzbekistan, Yaman, Filipina dan tentu saja, Indonesia. Bahkan, seperti terbaca dalam teks lengkap pidato pelantikan Bush tanggal 20 Januari 2005, mereka kian agresif.

Terlalu sulit membayangkan kerusakan dunia yang akan terjadi, terutama di dunia Muslim termasuk negeri tercinta karena kaum neo-konservatif sangat ingin AS memimpin dunia dan melenyapkan ideologi, agama dan sistem hidup yang dianggap bisa menghentikan imperialisme mereka. Namun, kesatuan pemimpin dan umat Muslim akan mendatangkan pertolongan Allah SWT yang bukan saja Maha Kuasa menolong orang ketikabencana gempa-tsunami, tapi juga di segala kesempatan dan aspek kehidupan. (RioL)

sumber
Oleh : Fahmi AP Pane
Pengamat Masalah Politik



DINAS INTELIJEN AMERIKA a.k.a CIA

CIA (Central Intelligence Agency) ialah dinas rahasia pemerintah Amerika Serikat. Dibentuk pada 18 September 1947 dengan penandatanganan NSA (National Security Act) -- badan keamanan nasional AS -- oleh Presiden Harry S. Truman. Saat itu, yang menjadi orang nomor satu dalam CIA ialah Letnan Jenderal Hoyt S. Vandenberg. NSA sendiri sudah berganti nama menjadi DCI (Director of Centeral Intelligence), yang mengkoordinasi, mengevaluasi, mengkorelasi, dan mengirim para agen CIA termasuk ke luar AS untuk menjaga keamanan nasional. Kini CIA dipimpin oleh Porter J. Goss.

Pada era Perang Dingin dengan Uni Soviet, tugas-tugas CIA lebih banyak diarahkan pada kontra-intelijen. Kini, CIA juga mulai menangani peredaran narkotika, organisasi kejahatan internasional, perdagangan senjata gelap, dan yang paling hangat ialah kontra-teroris. Yang terakhir ini ialah terutama setelah serangan 11 September 2001 yang menghancurkan gedung World Trade Center.

CIA membekali para agennya dengan spy-kits, di tangan Direktorat Sains dan Teknologi. Berbagai peralatan canggih yang pernah dipakai CIA pada masa awal kelahirannya sampai era Perang Dingin disimpan di museum CIA di McLean, negara bagian Virginia. Seperti uang sedolar yang bisa menjadi ‘kontainer’ dokumen dan mesin, mesin pemecah kode bernama Enigma yang disetting untuk memberikan 150.000.000.000.000.000.000 jawaban, mikrodot kamera yang hanya bisa dibaca di bawah mikroskop. Itulah sebagian peralatan intelijen yang dipakai antara 1950-1960-an.
Wikisumber memiliki naskah atau teks asli yang berkaitan dengan:
National Security Archive

Salah satu operasi CIA yang berhasil ialah menjatuhkan presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. Ironisnya, putri Soekarno, Megawati Soekarnoputri juga naik menjadi presiden dengan dukungan AS.

CIA juga ditengarai selain menggulingkan Soekarno juga berada di belakang pembantaian anggota dan mereka yang dituduh sebagai anggota PKI, terutama di Jawa dan Bali setelah tahun 1965.

CIA dan Perang Irak 2003

Pada awal Februari 2003, Colin Powell, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS, berbicara di hadapan PBB untuk meyakinkan negara-negara anggota lembaga dunia itu tentang ancaman bahaya "senjata pemusnah massal" yang konon dimiliki atau sedang dibangun oleh Irak.

Namun setelah perang berlangsung berlarut-larut, sementara korban tentara yang tewas dan luka-luka di pihak AS tidak berhenti ataupun berkurang, rakyat AS mulai meragukan klaim yang diajukan Presiden Bush sebagai alasan untuk menyerang Irak. Sebaliknya, Bush dan kawan-kawan mempersalahkan CIA dan mengatakan bahwa badan intelijen itu telah memberikan informasi yang keliru.

Ironisnya, George Tenet, Direktur CIA pada masa Perang Irak 2003, justru dianugerahi "Medali Kemerdekaan Kepresidenan" oleh Presiden George W. Bush pada 14 Desember 2004, setelah sebelumnya ia mengundurkan diri dari jabatannya (Juni 2004). Ini adalah anugerah tertinggi untuk sipil di AS sebagai tanda bahwa si penerima telah membuat "sumbangan yang sangat istimewa bagi keamanan atau kepentingan nasional Amerika Serikat, atau bagi dunia, atau bagi kebudayaan ataupun upaya-upaya publik atau swasta lainnya yang penting."

Penjara rahasia CIA

Seorang wartawati The Washington Post melaporkan pada 2 November 2005 bahwa "CIA telah menyembunyikan dan menginterogasi beberapa dari tawanan terpenting mereka yang dituduh terlibat Al Qaeda di sebuah kompleks di negara Eropa Timur, menurut pejabat-pejabat AS dan asing yang mengetahui pengaturan ini." [1]

Laporan ini menyatakan bahwa CIA mempunyai sebuah sistem penjara rahasia di seluruh dunia yang bertempat di Asia, Eropa Timur, dan di Teluk Guantanamo di Kuba. Sistem ini memainkan peranan penting dalam peranan anti-teror organisasi ini. Menurut laporan tersebut, sistem ini telah dirahasiakan dari para pejabat pemerintah (termasuk komisi-komisi Kongres yang mengawasi CIA) melalui upaya-upaya organisasi itu sendiri maupun melalui kerja sama dengan biro-biro intelijen asing.

Laporan Priest berlanjut:

"Keberadaan dan lokasi fasilitas-fasilitas ini -- yang disebut "tempat-tempat hitam" dalam dokumen-dokumen rahasia Gedung Putih, CIA, Departemen Kehakiman dan Kongres -- hanya diketahui oleh segelintir pejabat di AS dan, biasanya, hanya oleh presiden dan segelitinr perwira intelijen puncak di masing-masing negara tuan rumah... Fasilitas rahasia ini merupakan bagian dari sebuah sistem penjara rahasia yang dibangun oleh CIA hampir empat tahun lalu yang pada berbagai kesempatan mencakup pula tempat-tempat di delapan negara, termasuk Thailand, Afganistan serta sejumlah negara demokrasi di Eropa Timur, serta sebuah pusat kecil di penjara Teluk Guantanamo di Kuba, menurut pejabat-pejabat intel dan diplomat sekarang maupun yang alu dari tiga benua."

BBC telah menindak-lanjuti laporan-laporan ini dan mengukuhkan bahwa ada bukti-bukti yang layak dipercaya tentang penjara-penjara rahasia ini.

Trent Lott juga tampaknya telah menegaskan kehadiran penjara-penjara ini.

Pada 8 November 2005 Pemimpin Mayoritas Senat Bill Frist dan Ketua Dewan Perwakilan Dennis Hastert, lewat sebuah surat, menuntut diadakannya penyelidikan bersama oleh Komisi intelijen Senat dan Dewan Perwakilan atas kebocoran berita tentang fasilitas-fasilitas rahasia CIA ini. Dalam surat mereka (bila memang laporan Post itu benar) "pembocoran yang sangat buruk ini dapat membawa akibat-akibat yang merusak dan berbahaya jauh ke depan, dan akan membahayakan upaya-upaya kita untuk melindungi bangsa Amerika dan negara kita dari serangan-serangan teroris."

Surat itu selanjutnya mengatakan: "Apakah kerusakan yang sesungguhnya dan yang potensial terhadap keamanan nasional AS dan mitra-mitra kita dalam perang global melawan teror?"

Senator Republikan Lindsey O. Graham menuduh Pemimpin Mayoritas Senat Bill Frist dan Ketua Dewan J. Dennis Hastert telah mengalihkan perhatian pada investigasi tentang mengapa penjara-penjara rahasia ini ada kepada bagaimana informasi tentang tempat-tempat itu dibocorkan kepada umum.

Spanyol sedang menyelidiki tuduhan-tuduhan bahwa CIA menggunakan lapangan terbang Palma untuk mentransfer tawanan tanpa izin

Pada Desember 2005, ABC News melaporkan bahwa sejumlah bekas agen CIA menyatakan bahwa CIA telah menggunakan waterboarding, bersama-sama dengan lima "Teknik Interogasi yang Diperkuat," terhadap mereka yang dicurigai menjadi anggota Al Qaeda yang ditawan di penjara-penjara rahasia.

Waterboarding secara luas dianggap sebagai suatu bentuk penyiksaan, meskipun ada laporan-laporan yang menyatakan bahwa Presiden Bush menandatangani suatu "penemuan" rahasia bahwa praktek itu tidak termasuk penyiksaan, dan karena itu mengizinkan penggunaannya. Pada 13 Desember, Dick Marty, yang menyelidiki aktivitas ilegal CIA di Eropa atas nama Dewan Eropa melaporkan bukti yang menunjukkan bahwa "sejumlah orang telah diculik dan dipindahkan ke negara-negara lain tanpa peduli tentang standar hukumnya." Pada sebuah konferensi pers, Marty mengatakan bahwa ia yakin bahwa AS telah memindahkan tahanan-tahanannya yang ilegal dari Eropa ke Afrika Utara pada awal November sebagai reaksi atas laporan Washington Post. Wikipedia



Daftar Blog Saya

Entri Populer