Minggu, 07 Maret 2010

Strategi Baru Intelijen Amerika Serikat

Masalah politik, militer, dan intelijen yang lebih kompleks daripada upaya pemurtadan anak-anak Aceh korban gempa-tsunami telah hadir di depan mata. Betapa tidak, tim-tim kecil intelijen-militer Amerika Serikat (AS) telah beroperasi di berbagai negara selama dua tahun terakhir, termasuk di negara-negara sahabat AS. Bahkan, itu sangat mungkin juga di Indonesia karena pernah dibahas dalam memo resmi pejabat tertinggi militer AS. Yang lebih menyentakkan adalah upaya perekrutan para tokoh yang terkenal tidak terhormat (notorious figures) yang memiliki hubungan dengan pemerintah AS.

Adalah harian terkemuka terbitan AS, The Washington Post (WP), edisi 23 Januari 2005 yang memuat berita tersebut jauh lebih detil dari running news sebelumnya tentang bagaimana menyinergikan operasi militer dan intelijen di saat AS merasa kinerja intelijennya tidak memadai. Secara singkat, berita itu juga ditulis New York Times (NYT) pada tanggal yang sama tentang operasi satuan komando AS.

Bagaimana pun, berita yang digali khusus dan disajikan pertama kali secara eksklusif oleh WP tadi makin memerinci perubahan strategi operasi intelijen dan militer AS di dunia Muslim. Intinya, mereka berupaya memperkuat sisi intelijen yang dilakukan langsung oleh manusia (human intelligent) dan tidak lagi menggantungkan pada data dan informasi dari satelit dan pesawat mata-mata, termasuk segala alat telekomunikasi semacam telepon, faksimile, dan surat elektronik, yang biasa disebut signal intelligent.

Human intelligent misalnya didapatkan dari hasil interogasi seorang tahanan atau perekrutan orang-orang menjadi para agen intelijen, terlepas mereka sadar atau tidak telah menjadi agen. Selain itu, AS dipastikan akan mencoba menggalang jaringan intelijen lokal dan upaya mengakses langsung sistem data dasar negara-negara lain, yang selama ini agaknya menjadi sebagian kelemahan AS.

Indonesia negara target

imageTim-tim kecil yang dikendalikan Departemen Pertahanan dan Gabungan Kepala Staf AS itu berintikan pasukan khusus (special forces) semacam Delta Force Angkatan Darat (AD) AS dan skuadron ahli elektronik AD AS yang bernama sandi Gray Fox; unit intelijen Angkatan Udara dan pasukan istimewa Angkatan Laut AS, SEAL Tim Six, yang pernah sukses menculik Presiden Panama (saat itu) Manuel Antonio Noriega. Tim juga berisikan para mata-mata resmi (case officers), penerjemah, penginterogasi dan ahli-ahli teknis.

Mereka telah beroperasi selama dua tahun terakhir di Irak, Afghanistan, dan tempat-tempat lain, termasuk di negara-negara sahabat AS. Ini tidak dibantah tegas oleh seorang pejabat tinggi Dephan AS. Sumber-sumber konfidensial WP, baik dari empat anggota pasukan khusus AS sebagai sumber awal berita, beberapa pejabat Dephan maupun Gabungan Kepala Staf menolak menyebutkan negeri-negeri lain itu. Namun, memo Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal AU Richard Myers kepada Menhan Donald Rumsfeld beberapa waktu lalu menyebutkan adanya emerging target countries, yakni Somalia, Yaman, Indonesia, Filipina dan Georgia.

Adapun sumber utama berita NYT tentang operasi satuan komando AS adalah dari buku terbaru berjudul Code Names: Dechipering US Military Plans, Programs and Operation in the 9/11 World yang ditulis seorang mantan analis intelijen AD AS. Buku itu tidak hanya menjelaskan nama-nama sandi operasi militer dan intelijen AS sebagai respons serangan 11 September, tapi juga mengakui keberadaan tim-tim tadi. Yang pasti, tidak ada bantahan apa pun dari para pejabat dan jenderal AS, meski tentu saja mereka enggan membenarkannya secara eksplisit. Jadi, berita ini lebih kuat daripada berita WP edisi 13 Januari 2005 tentang misionaris yang telah memindahkan 300 anak yatim Aceh untuk dikristenkan, meski berita ini juga tidak terbukti salah. Apalagi, pemberitaan seputar operasi sangat rahasia itu juga muncul di situs-situs lain, termasuk situs pemerintah dan militer AS, selama berbulan-bulan.

Bagi Indonesia, situasi penanganan pascabencana di Aceh mempersulit upaya mengantisipasi perubahan strategi AS ini. Sebagai indikasi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI tanggal 20 Januari 2005 Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyampaikan jumlah tentara AS yang tercatat melakukan misi kemanusiaan adalah 36 orang, atau yang terkecil dari semua pasukan asing. Padahal, sumber resmi AL AS yang dikutip kantor berita Associated Press (9 Januari 2005) menyatakan, sekitar 13 ribu aparat AS berada di Indonesia dan lautan di sekitarnya. Bahkan, harian Los Angeles Times pada tanggal yang sama menulis, sekitar 13.000 personel militer AS, dilengkapi 20 kapal perang dan 90 pesawat tempur telah ditugaskan untuk memberikan bantuan. Berita ini bersumber dari pernyataan Letjen Robert Blackman, pimpinan misi kemanusiaan AS. Apakah ini berarti hanya 36 orang serdadu AS yang melakukan misi kemanusiaan, sementara selebihnya melakukan apa saja yang bisa dilakukan sebagai serdadu bersenjata lengkap?

Apalagi, Deputi Menhan AS Paul Wolfowitz telah melobi langsung pimpinan TNI dan negara Indonesia ketika dimunculkan adanya tenggat waktu keberadaan mereka di Aceh dan sekitarnya. Bahkan, Wolfowitz sampai merasa perlu menyebutkan latar belakang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah belajar di akademi-akademi militer AS untuk melemahkan sikap pembatasan eksistensi militer asing serta pembukaan relasi militer AS dengan TNI. Hal ini menyudutkan posisi SBY karena bisa saja dikhawatirkan secara perlahan-lahan dimanfaatkan (direkrut) AS, entah disadarinya atau tidak. Bagaimanapun, sikap SBY yang seakan terlalu percaya dan kurang waspada bisa melemahkan daya cegah dan tangkal terhadap operasi sangat rahasia militer-intelijen AS.

Kontra-intelijen

Pergantian personil AS yang bertugas dari militer menjadi relawan sipil dan LSM tidaklah meredakan operasi militer-intelijen AS itu. Telah diketahui banyak aparat CIA dan pasukan khusus AS yang menyamar tidak lagi sebatas sebagai diplomat, konsul, atau aparat di Deplu dan kedubes-kedubes AS, termasuk atase militer AS yang secara pasti merangkap sebagai petugas intelijen AS. Sumber terpercaya WP dari pasukan khusus AS bahkan menyatakan segera dioperasikan aparat di luar lembaga resmi. Mereka akan memakai nama dan kewarganegaraan palsu. Ini mirip dengan Dinas Intelijen Luar Negeri Israel, Mossad, sebagaimana dipaparkan Victor Ostrovsky dalam buku populernya By Way of Deception.

Yang pasti, sebagai suatu contoh, keberadaan World Food Programme, suatu Badan PBB yang pernah menyalurkan ''bantuan'' pangan di Timor Timur, telah membantu menyukseskan operasi intelijen memisahkan Timor Timur dengan Indonesia. Kini, mereka kembali beroperasi di Aceh dan Nias. Meski separatisme belum tentu tujuan utama, itu tidak berarti aparat intelijen dan pasukan khusus AS tidak mungkin mengulangi perbuatannya bersama dengan sekutunya semacam Australia dan Inggris. Apalagi, KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu pernah menyatakan ada sekitar 60 ribu agen intelijen asing di sini.

Logika Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Syamsir Siregar yang disampaikannya pada Rapat Kerja dengan Komisi I DPR 20 Januari juga tepat. Namun, seyogiayanya selaku bos intelijen yang mempunyai kewenangan dan kekuatan beliau mampu menyampaikan bukti-bukti nyata. Selain itu, melakukan operasi kontra-intelijen dan pencegahan perekrutan orang-orang Indonesia sebagai agen intelijen asing yang mayoritas di antaranya mungkin tidak menyadarinya.

Yang kian mengkhawatirkan adalah operasi-operasi tadi bukan saja dirahasiakan dari publik dan pemerintah negara sasaran, tapi juga terhadap parlemen dan rakyat AS. Padahal, Komite Intelijen di Kongres (Majelis Rendah AS) dan Senat (Majelis Tinggi AS), juga sidang paripurna dan pimpinan dua partai terbesar di parlemen (Partai Republik dan Domkrat) berhak mengetahuinya serta membahas anggarannya.

Konstitusi AS mewajibkan semua pengerahan pasukan harus dilaporkan ke Kongres, seperti tujuan dan perintah-perintah umum kepada para prajurit. Selain itu, hanya aktifitas intelijen yang secara tradisi dilakukan militer (misal, data jumlah tank musuh dalam suatu perang) serta kegiatan rutin intelijen yang tidak boleh disampaikan kepada parlemen AS. Namun, Rumsfeld, Wolfowitz dan semua kaum neo-konservatif AS berupaya membelokkan ketentuan-ketentuan tadi.

Masalahnya, keberadaan dan pengaruh kaum neo-konservatif bukan lagi sebatas wacana dan analisis, melainkan fakta nyata, bahkan disengaja dimunculkan lebih eksplisit dan lebih menantang. Periode kedua pemerintahan Presiden AS George W Bush dan Wapres Dick Cheney tidaklah mereduksi segala cara nista yang telah mereka tempuh di Afghanistan, Irak, Palestina, Uzbekistan, Yaman, Filipina dan tentu saja, Indonesia. Bahkan, seperti terbaca dalam teks lengkap pidato pelantikan Bush tanggal 20 Januari 2005, mereka kian agresif.

Terlalu sulit membayangkan kerusakan dunia yang akan terjadi, terutama di dunia Muslim termasuk negeri tercinta karena kaum neo-konservatif sangat ingin AS memimpin dunia dan melenyapkan ideologi, agama dan sistem hidup yang dianggap bisa menghentikan imperialisme mereka. Namun, kesatuan pemimpin dan umat Muslim akan mendatangkan pertolongan Allah SWT yang bukan saja Maha Kuasa menolong orang ketikabencana gempa-tsunami, tapi juga di segala kesempatan dan aspek kehidupan. (RioL)

sumber
Oleh : Fahmi AP Pane
Pengamat Masalah Politik



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

terima kasi yah
madridista89

Daftar Blog Saya

Entri Populer